Penderita Buta Warna Parsial dan Aturan Pembuatan SIM di indonesia

Menjadi penderita buta warna di Indonesia memang benar-benar “menderita”, bagaimana tidak, saat kuliah tidak bisa sembarang memilih jurusan, karna ada beberapa jurusan yang tidak memperbolehkan penderita buta warna masuk jurusan kuliah tersebut, seperti kedokteran, teknik elektro, dll.

 

Dan saat lulus kuliah ? Lapangan pekerjaan pun banyak yang tidak menerima penderita buta warna

Diskriminasi atas penderita buta warna itu nyata. Yang lebih parahnya lagi pemerintah ikut andil dalam hal tersebut

Salah satunya peraturan yang tidak memperbolehkan penderita buta warna parsial maupun total untuk memiliki SIM.

 

Hal itu tertuang dalam Pasal 35 dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 yang berbunyi “Kesehatan penglihatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur dari kemampuan kedua mata berfungsi dengan baik, yang pengujiannya dilakukan dengan cara sebelah mata melihat jelas secara bergantian melalui alat bantu snellen chart dengan jarak + (kurang lebih) 6 (enam) meter, tidak buta warna parsial dan total, serta luas lapangan pandangan mata normal dengan sudut lapangan pandangan 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) derajat.”

 

Yang mana, bagi saya sebagai penderita buta warna parsial sangat memberatkan dan saya merasa tidak mendapatkan keadilan. Karna diskriminasi ini tak perlu terjadi apabila saat membuat aturan tersebut, diadakan kajian yang mendalam. Karna penderita buta warna parsial itu masih bisa melihat warna. Bahkan saya saja baru tau saya buta warna parsial saat lulus SMA, ketika mau mendaftar STPDN/IPDN, dan dinyatakan buta warna parsial. dan saya selama ini tidak ada masalah membedakan warna lampu merah, kuning, dan hijau di lampu lalu lintas. Sedangkan masalah rambu lalu lintas, juga tidak masalah kok, karna yang jadi patokan kan simbolnya, bukan warnanya. Garis marka juga bisa liat dengan baik. saya juga sejauh ini belum pernah dengar berita kecelakaan yang di karenakan karna pengendaranya buta warna. Jadinya lalu kenapa saat tahun 2012 tiba-tiba keluar peraturan yang mendiskriminasikan penderita buta warna ?

 

Hal ini membuat penderita buta warna semakin menderita. Penderita buta warna seperti orang yang terjatuh, dan saat pemerintah melihatnya bukannya mengulurkan tangannya untuk membantu berdiri, tapi justru mendorong penderita warna untuk jatuh kembali.

 

Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah mau lebih peduli terhadap rakyatnya. Padahal dalam Pancasila sudah jelas dalam sila ke-lima nya yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lalu di mana keadilan bagi kami penderita buta warna ? apakah kami bukan rakyat Indonesia karna buta warna ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *